Laporan Indeks Pembangunan Pemuda 2025
-
Rilis:
21/01/2026 -
File:
1 Files -
Ukuran:
14.64 MB
Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah pemuda di Indonesia (usia 16-30 tahun) mencapai sekitar 64,22 juta jiwa atau seperlima dari jumlah penduduk Indonesia. Meskipun tidak mendominasi proporsi penduduk Indonesia, namun jumlah pemuda yang cukup besar ini harus menjadi modal besar bagi peningkatan investasi, inovasi, kemajuan dan pembangunan bangsa yang 10 tahun terakhir telah menggunakan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai alat pemantauan kemajuan pembangunan pemuda tersebut. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada periode 2015–2024 menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif, namun secara umum tetap mengalami peningkatan. Sejak tahun 2015, IPP meningkat dari 48,67, menjadi 58,33 pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 9,66 poin. Capaian tersebut melampaui target akhir RPJMN 2020–2024 sebesar 57,67. Meski demikian, laju kenaikan IPP tergolong lambat dan kurang signifikan, karena dalam kurun 10 tahun terakhir rata-rata peningkatannya tidak lebih dari 1 poin per tahun. Namun, pencapaian target RPJMN patut diapresiasi sebagai bukti adanya progres nyata dalam pembangunan pemuda di Indonesia. Capaian pembangunan pemuda antar daerah di Indonesia cukup bervariasi dengan nilai berkisar 53,33 hingga 74,83. Dari 34 Provinsi sebanyak 7 Provinsi memiliki capaian di atas capaian nasional, 1 Provinsi memiliki capaian yang sama dan 10 provinsi memiliki capaian di bawah capaian nasional. Adapun tiga provinsi dengan peningkatanIPP terbesar yakni provinsi Kepulauan Riau, provinsi Bali dan provinsi DKI Jakarta. Secara umum, daerah memiliki keunggulan pada dimensi kesehatan dan kesejahteraan terutama indikator persentase pemuda korban kejahatan dan memiliki kelemahan pada domain pendidikan terutama indikator angka partisipasi kasar perguruan tinggi, hal ini mayoritas daerah memiliki kecenderungan capaian yang menurun atau stagnan dan di bawah capaian nasional. Pada periode pembangunan 2025-2029, kerangka kebijakan pembangunan pemuda memiliki penekanan yang berbedadibandingkan sebelumnya, sehingga di tahun 2024 telah dilakukan peninjauan ulang terhadap IPP untuk memastikan bahwa ukuran tersebut mampu merefleksikan capaian pembangunan pemuda dan mengangkat dinamika situasi pemuda saat ini. Pembaharuan tersebut mencakup struktur, ruang lingkup, indikator penyusun, definisi operasional, metodologi penghitungan, dan disagregasi datanya. Dengan adanya perbedaan tersebut maka IPP metode lama tidak dapat diperbandingkan dengan IPP metode baru. IPP metode baru terdiri dari 3 lapisan pembangunan, lima domain pembangunan pemuda yaitu: 1) domain pendidikan dan pelatihan; 2) domain kesehatan; 3) ketenagakerjaan layak; 4) domain partisipasi dan kepemimpinan; serta 5) domain inklusivitas dan kesetaraan gender dengan 16 indikator penyusunnya. Metode pengukurannya tidak lagi melalui proses normalisasi data dengan metode desil namun menggunakan metode persentil dan terdapat pembobotan pada setiap indikator maupun domain. Selain itu IPP metode baru dapat diagregasikan di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota. Adapun capaian IPP metode baru tahun 2024 sebesar 62,88 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 60,59. Capaian domain Kesehatan menjadi yang terbesar dibandingkan dengan domain lainnya yaitu 69,34, kemudian domain pendidikan dan pelatihan sebesar 69,11, domain inklusivitas dan gender sebesar 64,14, domain ketenagakerjaan layak sebesar 63,31 dan yang paling perlu mendapat perhatian adalah domain partisipasi dan Kepemimpinan sebesar 48,24. Sedangkan pada tingkat provinsi, terdapat sebanyak 17 provinsi dari 38 provinsi memiliki capaian di atas capaian nasional dan 21 provinsi memiliki capaian di bawah capaian nasional. Senada dengan metode lama, secara umum pada IPP metode baru daerah memiliki keunggulan pada domain kesehatan dan kesejahteraan terutama pada indikator angka kesakitan pemuda dan memiliki kelemahan pada domain partisipasi dan kepemimpinan terutama pada indikator persentase pemuda yang aktif organisasi, hal ini dikarenakan mayoritas daerah masih memiliki capaian di bawah capaian nasional. Mengingat IPP metode baru telah ditetapkan sebagai tolok ukur pembangunan pemuda dalam RPJMN 2025–2029, maka diperlukan a) penguatan sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan kepemudaan antara pusat dan daerah melalui RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan; b) Pemerintah daerah yang telah memiliki RAD perlu segera melakukan penyesuaian program/intervensi dan target capaian, sedangkan daerah yang belum menyusun diharapkan segera menyusunnya sesuai amanat Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, serta memastikan pelaksanaannya berjalan secara optimal; c) Koordinasi lintas sektor perlu diperkuat melalui asistensi teknis dan pemantauan berkelanjutan dengan pendekatan kolaboratif; dan d) Peran aktif setiap pemangku kepentingan dalam menjaga konsistensi capaian, serta mendorong peningkatan capaian pada domain yang masih lemah melalui program/kegiatan yang relevan, terukur, dan berkelanjutan; e) membangun kesadaran, komitmen dan political will agar kebijakan dan program kepemudaan menjadi agenda strategis yang berorientasi pada peningkatan kualitas generasi muda.